Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik (kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ) di kecamatan lambu dan untuk faktor- faktor yang mendukung dan menghambat kualitas pelayanan publik di kecamatan lambu.Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah kecamatan lambu dalam rangka menciptakan sistem pelayanan yang prima. Dari segi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan. Penelitian ini berlokasi di dikecamatan lambu kabupaten bima nusa tenggara barat. Tipe yang digunakan adalah deskriptif Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengurusan kartu tanda penduduk dan kartu keluaga (KTP dan KK) masih sering terjadi keterlamabatan dalam arti tidak tepat waktu karena dalam hal pembuatan dan pengurusan yang di berikan oleh instasi pemerintah masih belum menunjukan adanya kualitas pealayanan itu sendiri..
References
Dwitanto, Agus dkk. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Study Kependudukan dan Kebudayaan UGM 2003, Jogjakarta
Dwiyanto, Agus, 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Lembaga Adminisrasi Negara, 2006, Strategi Peningkata Kualitas Pelayanan Publik, Jakarta
Lijan, Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan Dan Implementasi), PT. Bumi Aksara, Jakarta
Moleong, Lexy J, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Roda Karya, Bandung.
NdrahaTalidzuhu. 2005. Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan PT Grafika, Bandung
Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi Undand –Undang 12 Tahun 2008.
Undamg–Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perkembagan Kependudukan dan Pembaguanan Keluarga.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunana, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
Widjaja, A.W, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Copyright (c) 2020 Seminar Nasional Taman Siswa Bima
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.